5 Sumber Dana Pengelolaan Lahan Gambut

gambut

Lahan gambut di Indonesia umumnya memiliki kubah gambut besar dan berhutan (wood peat) mencakup lahan gambut rawa dan hutan yang luas dan berada di daerah lanskap rendah. Terletak terutama di antara sungai-sungai besar.

Lahan gambut mempunyai peran yang penting dalam menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan kehidupan baik sebagai resevoir air dan carbon storage. Dimana gambut merupakan pemilik keanekaragaman hayati yang endemik dan khas. Akan tetapi, permasalahan di lahan gambut lebih banyak dibandingkan dengan lahan tanah mineral. Oleh sebab itu diperlukan tindakan atau kegiatan restorasi gambut.

Restorasi lahan gambut merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang meliputi aspek perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam berupa ekosistem gambut yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan fungsinya, agar dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Perlidungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian multi-manfaatnya antara lain manfaat eknomi, sosial, dan ekologi. BRG (Badan Restorasi Gambut) menjadi penanggungjawab pelaksanaan program restorasi gambut. Dimana program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi BRG.

Kerangka pendanaan berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan restorasi gambut di tingkat tapak, siapa yang akan melaksanakan dan pembiayaannya bagaimana. Dimana pelimpahan urusan restorasi gambut lingkup BRG melalui dekonsentrasi digunakan untuk membiayai urusan non fisik, seperti dukungan program manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Pelimpahan urusan melalui skema tugas pembantuan dapat dilaksanakan menggunakan beberapa pilihan, diantaranya identifikasi wewenang berdasarkan fungsi lahan gambut yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2016, menyatakan bahwa urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga lahan gambut di wilayah yang statusnya APL (Area Penggunaan Lain), non konsensi akan direstorasi oleh dinas yang terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam memenuhi kegiatan pengelolaan lahan gambut yang efektif membutuhkan sumber dana untuk memenuhi kerangka pendanaan tersebut, sumber dana ini terdiri dari,

  1. APBN/APBD, digunakan oleh (a) restorasi ekosistem gambut pada kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak, areal milik masyarakat (APL). (b) dilaksanakan oleh Satker Pemerintah. Dan (c) dapat diberikan hibah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
  2. Pemberi Hibah, untuk penggunaannya sama seperti sumber dana APBN/APBD.
  3. Investasi, digunakan oleh (a) restorasi pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan APL yang belum dibebani hak. Dan (b) dilaksanakan oleh investor, bisa bekerjasam dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat.
  4. Dana swasta, digunakan oleh (a) kawasan hutan produksi dan APL yang sudah dibebani hak, (b) dilaksanakan oleh pemegang konsensi, dan (c) bisa bekerjasama dengan LSM dan masyarakat.
  5. Swadaya masyarakat, digunakan oleh APL, kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dialokasikan sebagai perhutanan sosial.

Penutup

Untuk mencapai sasaran pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, maka BRG bekerjasama dengan semua pihak baik instansi pemerintah di pusat dan daerah maupun pihak swasta, LSM, perguruan tinggi, masyarakat adat dan sebagainya. Sehingga kebijakan BRG untuk mencapai sasaran itu adalah memanfaatkan ekosistem gambut secara berkelajutan dan melindungi ekosistem gambut yang masih utuh serta mempercepat pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi melalui pilihan restorasi.

Sumber

Badan Restorasi Gambut. 2016. Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020. Jakarta

Salam Lestari,
Lamboris_Pane

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel